Pencarian populer

KPU Maluku Siapkan Bukti Hadapi Gugatan Prabowo-Sandi

Anggota dan staf KPU Maluku menyiapkan dokumen alat bukti yang akan dipakai untuk menyanggah aduan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang perdana sengketa Pilpres, Jumat (14/6) nanti. (Foto: istimewa)

Ambonnesia.com-Ambon,-Sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) mulai bergulir Jumat pekan ini. KPU Provinsi Maluku sudah menyiapkan alat bukti untuk membantah tuduhan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi.

Dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi (MK), registrasi terhadap permohonan peserta pilpres yang mengajukan sengketa pada 11 Juni 2019, dilanjutkan dengan sidang perdana pada Jumat, 14 Juni.

MK akan memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan (Putusan Sela). Jika sengketa dilanjutkan, maka tahapan berikutnya adalah sidang pemeriksaan pembuktian pada 17 Juni.

Kemudian, sidang terakhir dijadwalkan pada 24 Juni, MK menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 25 hingga 27 Juni. Sedankan pembacaan putusan sengketa Pilpres pada 28 Juni nanti.

Ketua KPU Provinsi Maluku, Syamsul Rifan Kubangun mengatakan, pihaknya masih fokus pada sidang perdana PHPU Pilpres. “Masih fokus di sidang Pilpres hari Jumat. Tadi sudah berangkat bawa alat bukti dan kronologis ke KPU RI,”kata Rifan.

Dokumen alat bukti itu berupa sertifikat rekapitulasi dari kecamatan (DAA PPWP,DA PPWP), dokumen rekapitulasi kabupaten (DB PPWP) dan rekapitulasi provinsi (DC PPWP) diisi dalam 16 container plastik. Dokumen-dokumen itu akan diverifikasi lagi oleh KPU sebelum dibawa ke MK.

“Ada 16 box alat bukti fisik yang kita bawa,”singkat koordinator Divisi Teknis KPU Maluku, Abdul Khalil Tianotak, Rabu (12/6).

Sidang Sengketa Pileg

Sementara itu, pencatatan permohonan sengketa PHPU partai politik dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BPRK) dijadwalkan pada 1 Juli nanti. “Pileg punya 1 Juli baru BRPK,”ujar Rifan.

Seperti diketahui, sebanyak 13 partai politik menggugat hasil pemilihan anggota legislatif di Maluku ke MK. Baik DPRD provinsi, kabupaten/kota maupun DPR RI. Diantaranya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasional Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN),Partai Demokrat, Partai Garuda.

Kemudian, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Berkarya, Partai Hanura, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), PDIP, Partai Gerindra dan Partai Bulan Bintang (PBB). PHPU juga datang dari Perseorangan calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dari Partai Demokrat untuk Provinsi Maluku, Vinsensius Resubun. (Amar)

Tulisan ini adalah kiriman dari publisher, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Laporkan tulisan
Bagikan ide, informasi, momen dan cerita kamu melalui
kumparan
Dengan ini kamu menyetujui syarat
& layanan dari kumparan